PERNYATAAN SIKAP PKS TERKAIT AKSI 212

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait Aksi Bela Islam III 2 Desember 2016.

Dalam rilis yang disampaikan di situs resminya, PKS menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk keluarga besar PKS, yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam Aksi Bela Islam III pada tanggal 02 Desember 2016 agar meluruskan niat dan merapatkan barisan, serta saling tolong menolong untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Berikut selengkapnya:

PERNYATAAN PERS

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

(AKSI BELA ISLAM III)

OLEH

GERAKAN NASIONAL PENDUKUNG FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PADA 02 DESEMBER TAHUN 2016

DI JAKARTA

1. Kami menghargai dan menghormati hasil kesepakatan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kepolisian RI melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka menggelar Aksi Bela Islam III pada 02 Desember 2016 yang akan dilaksanakan di  Monumen Nasional DKI Jakarta pukul 08.00 -13.00 WIB. Oleh karena itu, kami mendukung upaya-upaya Pemerintah untuk memfasilitasi, melindungi dan
mengawal jalannya aksi tersebut agar dapat berjalan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kami mendukung pernyataan GNPF-MUI bahwa Aksi Bela Islam III merupakan gerakan untuk mendorong tegaknya hukum dan keadilan terhadap penistaan agama yakni segala bentuk tindak pidana yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Karena sesungguhnya penistaan terhadap agama apa pun yang diakui di wilayah hukum RI berarti telah mengoyak-oyak kebhinekaan dan persatuan bangsa Indonesia.

3. Kami mengingatkan kepada semua pihak, khususnya para penegak hukum, agar tidak menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Pasal 18 Ayat 1 dan 2 UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum telah menegaskan bahwa upaya menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum merupakan tindakan inkonstitusional dan termasuk tindakan kejahatan. Aparat penegak hukum diharapkan lebih mengedepankan kewajiban mengayomi dan melindungi keselamatan warganya dan menjamin hak-hak konstitusional warganya berjalan dengan sebaik-baiknya.

4. Kami mengingatkan kepada para penegak hukum yang telah menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Tersangka dalam kasus penistaan agama, agar bekerja secara adil dan profesional. Kami mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengawal proses tersebut agar hukum berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat.

5. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk keluarga besar PKS, yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam Aksi Bela Islam III pada tanggal 02 Desember 2016 agar meluruskan niat dan merapatkan barisan, serta saling tolong menolong untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cerminan masyarakat yang beradab dan berakhlaqul karimah.


Jakarta, 28 November 2016

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PRESIDEN, 
Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.

SEKRETARIS JENDERAL,
H. Mustafa Kamal, S.S.

*Sumber: http://pks.id/content/pernyataan-sikap-pks-terhadap-aksi-bela-islam-iii
 

PLT Soni Hapus Hibah untuk Pangdam dan Polda Metro Jaya

JAKARTA – Tak butuh waktu lama bagi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Soni Sumarsono unjuk gigi. Pejabat eslon satu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, bersama Badan Anggaran(Banggar) DPRD memutuskan menghapus dana hibah, untuk Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, dan beberapa instansi lain dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2017.

Selain itu, Soni juga mengubah beberapa program kerja yang disusun pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Salah satunya terkait politik anggaran. Beberapa diantaranya, menghentikan sementara belasan lelang dini bernilai triliunan karena dilakukan sebelum KUA-PPAS disahkan Pemprov DKI bersama DPRD.

Dibawah komando Soni, Pemprov DKI juga kembali memberikan hibah ke Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, karena dianggap berkontribusi terhadap pembinaan dan pelestarian budaya lokal DKI. Padahal, Ahok telah mengapusnya.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana mengungkapkan, bukan pertama kalinya tentara dan polisi mengajukan dana hibah kepada Pemprov DKI.

Pada 2015, kata dia, mereka juga mendapatkan hibah puluhan miliar dari Pemprov DKI.

Sani, sapaan akrab Triwisakana juga tak masalah jika eksekutif memasukkan kembali dana hibah untuk tentara dan TNI ke dalam anggaran perubahan 2017.

“Kami tidak masalah dengan peruntukkannya, cuma anggarannya terbatas saja,” kata Sani saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (26/11/2016).

Politikus PKS ini mengaku, bingung kenapa Pemprov masuk pada APBD 2017, dengan nilai jauh lebih besar.

Terpisah, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan, memang seharusnya Soni melakukan terobosan lebih jauh dibanding perombakan anggaran.

Misalnya, mengembalikan proses pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri No. 13/2006 sebagaimana diubah melalui Permendagri No. 21/2011.

Sebab, menurut mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, selama di bawah kepemimpinan Ahok, peran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak optimal dalam menyusun berbagai program/kegiatan.

“Padahal, SKPD adalah pengguna anggaran dalam menyusun berbagai program dan kegiatan sesuai bidangnya,” beber Uchok.

Namun, kata dia, selama dibawah komando Ahok, berbagai program/kegiatan yang dikerjakan Pemprov kerap tidak sesuai dengan aspirasi warga yang disampaikan saat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan).

Karenanya, Uchok berkeyakinan, Soni pun sudah memahami hal tersebut. Sebab, dia merupakan pejabat di lingkungan Kemendagri, instansi yang menerbitkan pedoman penyusunan anggaran itu. Tetapi, alangkah lebih baik bila turut bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Saya kira, dua instasni itu harus dilibatkan, agar semua sesuai aturan,” jelasnya.

Dia beralasan demikian, agar penyusunan anggaran nantinya dapat benar-benar terkontrol kualitasnya karena mendapat masukan lembaga terkait.

“Apalagi, selama di bawah kepemimpinan Ahok, Pemprov DKI mendapat hatrick opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK,” tandas Ucok. ‎(icl)

Pemuda Muhammadiyah Sebut Ahok Tersangka Istimewa

TERSANGKA "Baru kali ini tidak ditahan. Ini kan istimewa sekali. Kenapa? Itu kan patut kita pertanyakan sampai-sampai Bapak Kapolri begitu seriusnya melakukan roadshow ke sana- ke mari. Ini kan menguraskan aparat negara, hanya karena satu orang aja," ujar dia.

Sehingga laporannya bersama Persatuan Islam (Persis), Forum Anti Penistaan Agama (Fava), Hj Irena Handono, dan Burhanudin meminta Polri segera melakukan penahanan. Dengan harapan agar tidak terjadi diskriminasi dan seolah penyidik berat sebelah dalam melakukan penegakkan hukum.

Pihaknya menduga ada keluatan besar yang melindungi mantan Bupati Belitung Timur ini sehingga Polri tidak dapat melakukan penahanan. Kendati demikian, Pedri juga mengaku engga menuduh siapapun.

"Ada kekuatan kapital yang berada di belakang ini sehingga terlihat sekali proses hukumnya itu seperti penyidik berat memproses kasus ini. Tapi kita nggak menuduh siapa-siapa, itu wewenang penyidik untuk mencari informasi itu," paparnya.

MALAM INI TABLIG AKBAR HABIB RIZIEQ DI KEL.CBU - JATINEGARA-JAKARTA TIMUR

KEREEN, DI KELURAHAN KLENDER Terpasang Spanduk Tolak Ahok,.